Jadwal Kuliah Smt Gasal ta 2015-2016

 

Persyaratan Tambahan Mengikuti Ujian Skripsi

Persyaratan Tambahan Mengikuti Ujian Skripsi

Program Studi S1 manajemen dan S1 Akuntansi

 

Persyaratan:

1.      Membuat Artikel / Jurnal

2.      Jumlah hal max 10 hal.

3.      Dijilid Softcover warna Kuning

4.      File dikumpulkan dalam bentuk CD

5.      Dikumpulkan pada waktu mendaftar ujian skripsi pada masing-masing program studi

6.      Contoh Penulisan Artikel dapat di download disini >>download<<.

 

Memahami RFA

Memahami RFA

Tanya:

Dalam kondisi krisis secara sistemik pada ekonomi dunia, maka Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) sering tidak memiliki cukup waktu dan dana untuk memasok keuangan pada negara-negara yang sedang dilanda krisis. Maka kemudian dibentuk Regional Financial Arrangements (RFA). Apa latar belakang dibentuknya pengaturan RFA di negara  negara ASEAN ?

Heni, Kudus

 

Jawab:

Negara negara ASEAN, termasuk Indonesia, pernah mengalami krisis keuangan yang berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, aspek sosial hingga politik. Setelah krisis keuangan pada 1997, negara-negara anggota ASEAN mulai berinisiatif mendukung cadangan finansial secara regional.

Dan untuk menfasilitasi keuangan internasional, disepakatilah untuk mewujudkan kawasan dan lembaga keuangan di tingkat ASEAN seperti halnya IMF. Inisiatif ini dimulai dengan serangkaian kebijakan swap bilateral bank sentral, setelah negara-negara ASEAN bertemu pada 6 Mei 2000 di Chiang Mai Thailand.

Akhirnya, pada 2010, lahirlah sebuah mekanisme swap yang disebut dengan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM). Anggotanya yaitu 10 negara anggota ASEAN ditambah dengan Cina (termasuk Hongkong), Jepang, dan Korea Selatan.

Sebagai kelanjutan dari pembentukan CMIM itu, dibentuklah ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) di Nusa Dua Bali pada 6 April 2011. Badan ini mengawasi ekonomi dan keuangan kawasan Asia Tenggara, sebagai pertukaran cadangan devisa serta sebagai setir untuk pengembangan keuangan. Badan ini diharapkan menjadi lembaga pengawasan (surveilance) dan diakui di kawasan Asia Tenggara.

Kedua lembaga ini (CMIM dan AMRO) belum dianggap efektif, efisien dan belum berdampak positif bagi negara-negara di Asia Tenggara, antara lain karena hanya berupa pooling of committment, belum menggunakan mekanisme pooling of fund. Oleh sebab itu perlu dibentuk pengaturan keuangan daerah atau Regional Financial Arrangements (RFA)

Latar belakang didirikannya RFA, yaitu karena keinginan asosiasi atau negara di wilayah daerah, untuk memiliki alat dan cadangan yang fleksibel sebagai jaring pengaman untuk mengatasi dampak manajemen krisis.

Sebab, dalam kondisi krisis secara sistemik pada ekonomi dunia, maka Bank Dunia dan IMF sering tidak memiliki cukup waktu dan dana untuk memasok keuangan pada negara-negara yang sedang dilanda krisis. Oleh karena itu, sudah waktunya CMIM dan AMRO melebur menjadi RFA.

RFA merupakan bagian dari global safety net untuk menghadapi krisis keuangan suatu negara. Bilateral safety net melalui bilateral swap dengan negara yang memiliki cadangan keuangan lebih besar bisa menjadi alternatif untuk menghadapi krisis keuangan.

Namun negara-negara yang dapat mengaksesnya merupakan negara  yang lebih kuat secara posisi keuangan, sehingga lebih mampu mengembalikan dananya. Hal ini akan lebih berarti bagi negara-negara yang telah memiliki cadangan devisa yang lebih besar ketimbang negara yang kurang mampu.

IMF merupakan bilateral safety net yang mampu memberikan solusi, namun disisi lain IMF memiliki keterbatasan untuk memberikan bantuan apabila risiko terjadi bagi semua negara. Salah satu solusi terbaik adalah RFA setelah national savety net terjaga dengan baik. (Tim pengasuh Klinik UMKM Universitas Muria Kudus)

 

Jadwal Ujian Sisipan Manajemen 2014/2015

Jadwal Ujian Sisipan

 

Menyoal Pajak Rumah Kos

Menyoal Pajak Rumah Kos

Tanya:

Pengasuh Klinik UMKM yang terhormat. Saya mempunyai usaha rumah kos. Bagaimana perlakuan pajak atas jasa penyewaan rumah kos? Apakah pajak atas jasa penyewaan rumah kos termasuk pajak daerah?

 

 Sani, Mlati Lor, Kudus

 

Jawab:

Rumah kos termasuk dalam kriteria persewaan bangunan (ruangan)yang menjadi obyek pajak. Ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002.

Namunyang sering kerancuan memahami, bahwa rumah kos sering dimasukkan sebagai bagian dari pajak hotel yang masuk dalam wilayah pajak daerah menurut Undang-Undang (UU) pajak daerah dan retribusi daerah. Tentu ini berakibat timbulnya tuduhan pajak ganda.

Kerancuan seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena pada dasarnya, obyek PPh penghasilan dari persewaan kamar kos dan subyek pajaknya adalah pemilik kos. Mekanisme pembayaran pajak ini, menurut aturan, pemotongan oleh penerima manfaat (penyewa), jika penyewa memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak atau dibayar sendiri dalam hal penyewa bukan pemotong pajak.

Mengingat pada umumnya penyewa kamar kos adalah orang pribadi yang bukan pemotong pajak,maka pemilik rumah kos harus membayar sendiri PPh terutang sebesar 10persen dari nilai sewa.

Selanjutnya, pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan persewaan rumah kos ini dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi,sebagai penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Jika tidak ada penghasilan lain, status SPT kita “nihil”.

Nah, yang sering menimbulkan kerancuan adalah aspek PPN dan pajak daerah. Pemerintah pasti memilah obyek pajak sehingga terhindar pengenaan pajak ganda. Ini juga berlaku pada persewaan rumah kos. Persewaan rumah kos adalah sekaligus obyek PPN dan pajak daerah.

Maka perlu dipahami, jika memenuhi kriteria sebagai wajib pajak pusat (PPN),kita hanya wajib memungut PPN. Lain lagi jika memenuhi kriteria sebagai wajib pajak untuk pajak daerah, sehingga hanya wajib memungut pajak hotel sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pajak berganda. Sifat PPN atau pajak hotel adalah beban penyewa (pengguna jasa), bukan beban pemilik kamar kos.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menghindari konflik antara pemilik dan penyewa,yakni mengenai pembayaran PBB. Namun persoalan akan muncul jika kemudian yang disewakan adalah rumah (bangunan)yang terpisah dari pemilik.

Biasanya persoalam berpusat pada pihak yang wajib melakukan pembayaran PBB. Untuk mengatasinya, cukup dibuat kesepakatan di awal kontrak. Kesepakatan dibuat terkait pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pembayaran PBB,mengingat wajib pajak PBB termasuk pihak yang mengusai atau memanfaatkan tanah dan bangunan. (Tim pengasuh Klinik UMKM Universitas Muria Kudus)

Halaman 13 dari 23

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Kotak Saran dan Masukan

Silahkan kirim Saran / Pertanyaan seputar Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus melalui link dibawah ini

saran untuk prodi akuntansi silahkan dikirm melalui email ke kotaksaran.prodiakuntansi.umk@gmail.com

Go to top