Seminar Nasioanal Dies Natalis ke -36

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa dengan membentu dan mengoptimalkan peran badan usaha miliki desa (BUMDesa). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6).

BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Mulyadin Malik dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemukakan hal itu mewakili Menteri Marwan Jaífar dalam seminar dalam rangka Dies Natalis Ke-36 Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (18/5).

‘’Tujuan BUMDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa,” ujar dia. Ia menjelaskan, keberadaan BUMDesa bisa menjadi pilar ekonomi.

Desa Berdikari

‘’BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat, memiliki peran strategis untuk menggairahkan ekonomi desa, dengan keunikannya sebagai usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Wagiyo Basuki dari Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah yang juga menjadi narasumber dalam seminar itu mengatakan, Provinsi Jawa Tengah mendukung program desa berdikari, dengan pengalokasian APBD provinsi melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada kabupaten.

”Uupaya yang dilakukan yaitu mensinergikan program dan kegiatan SKPD Provinsi maupun Kabupaten, mendorong peran stakeholders (perusahaan, perguruan tinggi, dan LSM) untuk mendukung terwujudnya Desa Berdikari di Jawa Tengah, serta mengupayakan tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Dia menyampaikan, desa berdikari dibangun dengan konsep pembangunan kawasan perdesaan, bukan hanya desa sebagai wilayah administratif. Melainkan lebih didasarkan pada potensi yang dimiliki serta interrelasi antardesa.

Desa berdikari, paparnya, antara lain memiliki potensi unggulan yang bisa dikembangkan, memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik, dan memiliki pemerintahan desa yang menunjang serta mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah yang kreatif, inovatif, dan kooperatif.

Aktivis sosial asal Salatiga Ahmad Bahruddin dalam seminar itu mengemukakan, untuk membangun sebuah desa, diperlukan kreativitas dan inovasi berbasis kearifan lokal.

(sumber : suaramerdeka)

 

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Kotak Saran dan Masukan

Silahkan kirim Saran / Pertanyaan seputar Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus melalui link dibawah ini

saran untuk prodi akuntansi silahkan dikirm melalui email ke kotaksaran.prodiakuntansi.umk@gmail.com

Go to top