Saat Besarnya Pajak Jadi Momok Pengusaha

 

Saat Besarnya Pajak Jadi Momok Pengusaha

Tanya:

Dulu Saya bekerja sebagai pelayan ruko konveksi di Pasar Kliwon sekitar lima tahun. Setelah mendapatkan cukup pengalaman, kini Saya membuka usaha konveksi sendiri. Setelah jalan empat tahun, alhamdulillah mulai berkembang pesat dan sekarang telah memiliki tiga karyawan tetap. Saya cuma lulusan SMP dan tidak tahu menghitung pajak, namun ada keinginan dalam diri  untuk maju dan membuat CV. Akan tetapi, besarnya pajak menjadi kekhawatiran ke depan, apalagi jika penjualan sepi. Mohon penjelasannya.

 

Maryono, Jekulo Kudus

 

Jawab:

 

Terima kasih Bapak Maryono atas pertanyaannya yang sangat menarik. Bicara soal pajak, memang tidak sedikit yang melihatnya sebagai momok, apalagi jumlah tagihan pajaknya demikian besar.

Namun demikian, kami mengapresiasi usaya Anda untuk menaati aturan pemerintah terkait izin usaha dan mau belajar manajemen pajak. Kekhawatiran akan besarnya pajak memang menjadi hal biasa yang dihadapi pengusaha, tetapi tidak bisa dibenarkan jika seorang pengusaha “menghindar’’ dari pajak.

Karena sebenarnya, pemerintah telah mempermudah dan mendukung (support) setiap pengusaha agar sukses dalam usaha dagangnya dengan pemberlakuan pajak yang ‘wajar’ untuk pengusaha kecil yang baru tumbuh dan berkembang.

Ada tiga poin penting dalam hal ini. Pertama; pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selaku Wajib Pajak (WP) hanya dikenakan kewajiban pajak 0,25% dari omzet kurang dari Rp. 300 juta per bulan.

Itu berlaku ‘dengan ketentuan’ dan adanya ‘toleransi’. Artinya, jika pedagang sedang mengalami masa sepi dan merugi, WP diharuskan melaporkan ‘bukti’ ke petugas Pajak. Jadi, semua bukti (catatan dagang/ pembukuan) dan semua bukti transaksi yang ada nilainya, mesti disimpan baik-baik.

Sebab, semua itu menjadi dasar penghitungan dan penentuan oleh petugas pajak di lapangan dalam menentukan besaran pajak yang wajar dan benar. Jadi semua data jelas (transparan) bagi WP dan petugas pajak.

Komite Pengawas Perpajakan (KPP) mengkaji ulang pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1% yang telah berlaku sejak 1 Juli 2013.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Goro Ekanto, mengemukakan, dua lapisan tarif tersebut, yaitu 0,25% dan 0,5%, tergantung kisaran omzet WP setiap tahunnya.

Bagi WP UMKM  dengan kisaran omzet Rp 300 juta per bulan, akan dikenakan lapisan tarif yang lebih rendah, yakni 0,25%. Sementara WP UMKM dengan kisaran omzet lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif yang lebih tinggi, yakni 0,5%.

Kedua; adanya kemudahan dan/atau toleransi dalam penentuan besaran pajak bagi pengusaha yang baru tumbuh, bahkan jika mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Sebagaimana belakangan Presiden menyetuskan program Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia.

Itu adalah salah satu upaya Presiden dalam mendukung pengusaha kecil Indonesia melalui perbaikan dari aspek peraturan/ prosedur perizinan dan biaya, hingga kemudahan pembayaran pajak (paying taxes), perkreditan, problem kebangkrutan dan investasi, dengan tujuan agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia –terutama UMKM- meningkat. 

Ketiga; sanksi tiada ampun bagi WP yang melanggar pajak. Artinya, Kantor Pajak di tiap daerah telah diberi wewenang pemerintah untuk memberikan saksi tegas dan berat bagi pengusaha yang ‘menghindar’ dari membayar pajak, karena merugikan negara dan masyarakat.

Sanksi itu, dengan mencabut izin usahanya, akumulasi denda, hingga pidana. Jadi intinya, setiap besar atau kecil setiap transaksi yang ada nilai asetnya, bahkan untung/ rugi sebaiknya ada ‘bukti’ untuk dilaporkan kepada dinas pajak. Dengan begitu,  maka usaha akan berjalan baik, legal dan aman secara hukum. (Tim pengasuh Klinik UMKM Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus)

 

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Kotak Saran dan Masukan

Silahkan kirim Saran / Pertanyaan seputar Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus melalui link dibawah ini

saran untuk prodi akuntansi silahkan dikirm melalui email ke kotaksaran.prodiakuntansi.umk@gmail.com

Go to top